Siagakupas.com, PEKANBARU – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ir. H. AMD. Junaidi AN, M.Si, menghadiri kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI tentang Kemandirian Fiskal Daerah yang diselenggarakan di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (20/7/2026).

Kegiatan yang digelar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tersebut mengangkat tema penguatan komitmen nasional terhadap kemandirian fiskal daerah, perluasan wawasan mengenai obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, serta percepatan pencapaian tujuan konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sarasehan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, mulai dari pejabat pemerintah daerah, unsur legislatif, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Riau. Kehadiran para peserta diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri dan inovatif.

Partisipasi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD Inhil dalam mendukung berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperluas pemahaman mengenai berbagai instrumen pembiayaan pembangunan daerah, termasuk pemanfaatan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan.

Melalui sarasehan tersebut, diharapkan muncul berbagai gagasan dan rekomendasi yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.Kehadiran Wakil Ketua I DPRD Inhil juga mencerminkan dukungan terhadap upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menciptakan kemandirian fiskal yang mampu mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Provinsi Riau secara umum. Dengan adanya sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, diharapkan daerah dapat memiliki kapasitas pembiayaan yang lebih baik dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.